PALU, TRUESTORY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mempercepat sertifikasi aset milik pemerintah serta memperbaiki tata kelola pelayanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi korupsi, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung iklim investasi di daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, serta para kepala daerah se-Sulteng.
Gubernur Anwar Hafid mengakui persoalan pertanahan masih menjadi tantangan besar bagi daerah, terutama dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. Menurutnya, sengketa maupun ketidakjelasan status lahan sering menjadi penyebab tertundanya investasi.
“Apapun investasi yang akan masuk, jika masih bermasalah dengan kepastian lahan, maka investasi tersebut pasti akan tertunda,” ujar Anwar.
Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait lamanya proses penerbitan sertifikat, anggapan biaya pengurusan yang tinggi, hingga pelayanan yang belum sepenuhnya transparan.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 76 konflik agraria di 11 kabupaten yang mencakup 128 desa dengan luas sekitar 221 ribu hektare dan berdampak terhadap lebih dari 10 ribu kepala keluarga. Selain itu, masih banyak aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menegaskan administrasi pertanahan harus dibenahi secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan target sertifikasi aset dan mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
“Seluruh aset yang belum bersertifikat harus segera diproses agar memiliki kepastian hukum. Ini adalah pekerjaan bersama yang harus kita selesaikan,” tegas Edi.
Sementara itu, Inspektur Wilayah II ATR/BPN Tri Wibisono menjelaskan pemerintah pusat telah membebaskan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran pertama aset instansi pemerintah sesuai PP Nomor 128 Tahun 2024.
Pemerintah daerah hanya menanggung biaya operasional, seperti pengukuran lapangan. Rakor tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat sertifikasi aset, menyelesaikan konflik agraria, memperkuat digitalisasi layanan, dan meningkatkan transparansi pelayanan pertanahan.
