JAKARTA,– Komisi Pemberantasan (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN).

KPK mengumumkan penangkapan tersebut pada Selasa (15/9/2026). Delapan tersangka terdiri atas LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta ADR yang menjabat Direktur Utama Summarecon.

Lima tersangka lainnya yakni LEV, ARF, FEZ, MF, dan ERW yang berasal dari pihak swasta. KPK menyebut ERW, ARF, FEZ, dan MF diduga berperan sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan pengurusan layanan pertanahan.

Dalam perkara suap, kasus bermula dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), hingga pembukaan blokir SHGB tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Menurut KPK, terdapat permintaan fee dengan kode “dua” yang diduga mencapai Rp2 miliar. Pihak Summarecon kemudian menyanggupi Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp200 juta diduga diserahkan kepada SON sebagai fee terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Selain perkara suap, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi-promosi jabatan serta sejumlah layanan pertanahan.

KPK turut mengamankan elektronik dan uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar AS, dolar Singapura, riyal Arab Saudi, serta ringgit Malaysia dengan total sekitar Rp106,3 miliar.

Seluruh tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung 15 September hingga 4 Oktober 2026.

“KPK berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan akar masalah pertanahan dari hulu hingga ke hilir,” kata KPK dalam keterangannya.