,.id– Isu terkait pembangunan Mall Tatura kembali mencuat dalam debat pertama Pilkada Kota Palu 2024. Debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Best Western Hotel pada 21 Oktober 2024 itu menjadi arena perdebatan sengit antara calon petahana Hadianto Rasyid dan rivalnya.

Pertanyaan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mall Tatura diajukan oleh pasangan calon nomor 3, J Wartabone, kepada Hadianto.

Hadianto mengungkapkan bahwa pembangunan mall tersebut tidak dilanjutkan selama masa jabatannya, karena dana sebesar Rp87 miliar yang diharapkan untuk pembangunan telah habis sebelum ia dilantik pada tahun 2021.

“Uang Rp87 miliar itu sudah habis sebelum saya dilantik, jadi tanyakan pada yang sebelumnya,” ujar Hadianto melalui siaran langsung debat di Facebook dan YouTube.

Ia juga menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan mall kini mencapai sekitar Rp500 miliar, sementara APBD Kota Palu hanya sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Respons dari Mantan Wali Kota

Menanggapi pernyataan Hadianto, mantan Wali Kota Palu, Dr. M.Si, yang berpasangan dengan , menegaskan bahwa persoalan penggunaan dana bukan tanggung jawab dirinya.

Hidayat menjelaskan, pengelolaan pembangunan Mall Tatura berada di bawah PT Citra Nuansa Elok (), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh pemerintah Kota Palu sebagai pemegang saham terbesar.

Menurut Hidayat, sebagai pengelola, PT yang seharusnya dievaluasi oleh pemerintah setelah dirinya menjabat.

“Pembangunan mall itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan oleh pemerintah Kota Palu,” jelasnya pada 22 Oktober 2024.

Ia juga mengungkapkan bahwa rencana awal pembangunan Mall Tatura adalah tujuh lantai, dengan dana pembangunan yang berasal dari asuransi dan investasi pihak swasta.

Namun, Hidayat menyesalkan bahwa salah satu calon investor yang sudah sepakat berinvestasi sekitar Rp280 miliar malah tidak direspons oleh pemerintah Kota Palu.

Dana Asuransi dan Polemik Pengelolaan

Polemik pembangunan Mall Tatura juga berkaitan dengan pembekuan aktivitas keuangan PT CNE melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Agustus 2021.

Audit eksternal oleh Inspektorat Daerah Kota Palu dan BPKP menyebutkan bahwa nilai saham PT CNE kini tersisa sekitar Rp750 juta, menurut laporan asisten bidang ekonomi dan pembangunan Pemkot Palu.

Pemerintah Kota Palu diketahui memiliki saham sebesar 98,8 persen atas Mall Tatura, sementara Hidayat memiliki sisanya.

Hidayat juga menambahkan bahwa dirinya mendengar kabar tentang pencarian investor lain oleh pemerintah, meskipun belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut.

Debat terkait pembangunan Mall Tatura ini memperlihatkan kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana asuransi, tetapi juga peran pemerintah dan BUMD dalam memutuskan langkah selanjutnya.