,TEUESTORY – Kejaksaan Tinggi (Kejati) menetapkan mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten periode 2019–2023, Mohammad Fahri Oktafianes (MFO), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyimpangan pemungutan pajak daerah pada sektor pertambangan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pemungutan pajak yang melibatkan dua perusahaan , yakni PT Batu Alam Sumber Sejahtera dan PT Juyomi Sinar Labuan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati , Laode Abdul Sofian, mengatakan penyidik telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum untuk meningkatkan status Mohammad Fahri Oktafianes menjadi tersangka.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP, yang mengarah pada dugaan keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut selama menjabat sebagai Kepala Bapenda Kabupaten ,” ujar Laode Abdul Sofian dalam siaran pers, Kamis (6/8).

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal tindak pidana , di antaranya Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Laode menambahkan, proses penyidikan masih terus berjalan. Tim penyidik kini mendalami aliran penggunaan dana serta mengumpulkan bukti tambahan guna mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan daerah.

“Kami terus melakukan pendalaman untuk menelusuri aliran penggunaan dana sekaligus memastikan upaya pengembalian kerugian keuangan daerah dapat dilakukan secara maksimal,” katanya.

Kejati Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk menindak setiap praktik korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel demi melindungi kepentingan negara serta masyarakat.