Palu,truestory.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu dekat akan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng. Langkah ini menjadi upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Rencana tersebut dibahas saat Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido, menerima audiensi Plt Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Julianto di ruang kerjanya, Kamis (18/9/2025). Dalam pertemuan itu, wagub menegaskan dukungannya terhadap sinergi strategis ini.
Menurutnya, keberadaan BPKP sebagai mitra pemerintah daerah sangat penting dalam membangun sistem pengawasan yang profesional.
Ia berharap rekomendasi maupun peringatan dari BPKP bisa menjadi rambu-rambu agar pelaksanaan program, khususnya yang sejalan dengan visi-misi Nawa Cita Berani, tetap berjalan di jalur yang benar.
“Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. Pak Gubernur juga telah menyambut baik rencana kerjasama dengan BPKP,” kata Reny.
Agus Julianto menambahkan, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Maluku Utara yang melaksanakan kolaborasi strategis dengan BPKP.
Ia memastikan sistem pengawasan yang akan diterapkan tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif memberikan peringatan bila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Jika ada sesuatu yang keliru, sistem akan langsung memperingatkan penanggung jawab program,” jelas Agus.
