Palu,truestory.id – Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 antara eksekutif dan legislatif berlangsung panas. Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan keuangan, terutama terkait ancaman defisit akibat belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam forum yang berlangsung hingga sore hari itu, Pemkot Palu memaparkan adanya tambahan dana sekitar Rp30–40 miliar. Sumber utama berasal dari kurang salur provinsi sebesar Rp28 miliar, kurang salur pusat Rp11 miliar, serta sisa dana dari KPU dan Bawaslu sebesar Rp16 miliar. Meski ada tambahan anggaran, kekhawatiran dewan tetap tertuju pada realisasi PAD yang masih jauh dari target.
Hingga Oktober, realisasi PAD baru mencapai 68 persen dari proyeksi 75 persen. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya defisit pada akhir tahun.
Anggota Banggar DPRD Palu, Mutmainah Korona, mengingatkan agar pemerintah menghitung ulang pendapatan secara realistis. “Kita bicara soal kemampuan riil, bukan asumsi. Jangan sampai proyek fisik berjalan, tapi dana tidak cukup untuk membayar kontraktor,” tegasnya, Senin (13/10/2025).
Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Palu, Imran, menyebut pemerintah tengah menagih piutang pajak daerah, terutama dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini juga melibatkan Kejaksaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan besar.
Sementara pimpinan rapat, Rico Djanggola, menekankan pentingnya penentuan prioritas belanja agar tidak ada program vital yang tertunda.
Rapat disimpulkan dengan dua agenda utama: evaluasi pendapatan daerah sepanjang Oktober dan persiapan pembahasan APBD 2026 yang dijadwalkan pada 28 Oktober 2025.
