, – Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 dipastikan naik 8,58 persen menjadi Rp3.453.000 per bulan. Penetapan tersebut diwarnai perbedaan usulan antara perwakilan serikat pekerja dan pengusaha terkait penggunaan indeks alfa dalam formula penghitungan upah.

Keputusan diambil melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di , Sabtu (21/11/2026). Besaran UMP terbaru itu meningkat Rp272.807 dibandingkan tahun 2026 yang tercatat Rp3.179.565 dan mulai berlaku 1 Januari 2027.

Pembahasan berlangsung alot setelah serikat pekerja mengusulkan UMP berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3.916.840. Namun, forum akhirnya menggunakan formula penyesuaian berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa.

Perbedaan mencuat saat pembahasan nilai alfa. Pihak pekerja mengusulkan angka 0,90, sementara pengusaha melalui Apindo mengajukan 0,60. Pimpinan sidang kemudian menawarkan angka kompromi 0,75, tetapi Ketua Apindo , Wijaya Chandra, tetap mengusulkan 0,70.

Karena tidak tercapai kesepakatan, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Sulteng, Dr. Suparman, mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Dari 19 anggota yang memberikan suara, sebanyak 14 orang memilih alfa 0,75 dan lima lainnya memilih 0,70.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng, Syahrul Syam, mengatakan hasil pleno segera diajukan untuk mendapatkan pengesahan gubernur.

“Ini akan secepatnya kami ajukan untuk SK Gubernur Sulteng terkait penetapan UMP 2027. Sebenarnya hari ini sudah bisa keluar karena Pak Gubernur tinggal tanda tangan,” kata Syahrul.

Selain UMP, rapat juga menetapkan UMSP untuk empat sektor. Pertambangan dan penggalian sebesar Rp3.700.657, sedangkan , perkebunan dan perikanan, industri pengolahan, serta transportasi dan pelayaran masing-masing Rp3.697.281 per bulan.

Meski mengalami kenaikan, UMP tersebut masih berada di bawah angka KHL Sulteng yang mencapai Rp3,91 juta per bulan.