Palu,truestory.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid,memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang kerjanya, Senin (25/9/2025). Rapat ini dihadiri lengkap unsur pimpinan daerah, mulai Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, hingga para kepala daerah kabupaten dan kota di sekitar Palu.
Dalam pertemuan tersebut, isu pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi sorotan utama. Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah bersama Forkopimda untuk mengambil langkah tegas menertibkan tambang ilegal, termasuk praktik illegal fishing dan illegal logging yang turut mengancam kelestarian lingkungan serta ketahanan pangan masyarakat.
“Alhamdulillah, Forkopimda hadir secara lengkap. Kami membahas persoalan ekonomi, kamtibmas, dan terutama soal tambang ilegal. Keputusan yang lahir dari rapat ini harus mampu menjawab keluhan masyarakat,” tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam aktivitas tanpa izin yang dapat merugikan diri sendiri maupun daerah. Menurutnya, pemerintah selalu berusaha menyiapkan solusi yang memberi jalan keluar agar masyarakat tetap bisa bekerja dengan cara yang sesuai aturan.
“Yang penting jangan ilegal. Pemerintah hadir memberi solusi terbaik. Kami berharap saudara-saudara kita yang masih menambang tanpa izin dapat berhenti dan beralih ke usaha yang sah,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari sejumlah kepala daerah. Wakil Bupati Sigi menyoroti maraknya galian C yang kerap menjadi pemicu banjir. Dari Donggala, usulan menguatkan peran Satgas provinsi disampaikan agar pengawasan lebih efektif.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong menyatakan pihaknya sudah mengeluarkan edaran resmi untuk menekan aktivitas PETI di desa-desa.
Menutup rapat, Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinergi. “Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu kita harus solid, sinergi, dan terkoordinasi,” katanya.
