Palu,truestory.id– Mendekati pemilihan gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah 2024, fenomena kampanye hitam (black campaign) dan kampanye terselubung makin merajalela.
Ironisnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah dianggap tidak menjalankan perannya secara maksimal.
Sikap pasif ini memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai demokrasi di Sulteng sedang terancam.
Pengamat politik dari Universitas Tadulako, Asrifai, menegaskan bahwa Bawaslu seharusnya aktif mengusut tuntas berbagai pelanggaran tersebut.
“Bawaslu harus mengusut tuntas beredarnya kampanye hitam agar pelaku dan motifnya terungkap. Jangan sampai ini menjadi alat propaganda yang merusak demokrasi,” ujar Asrifai pada Selasa (26/11/2024).
Menurut Asrifai, kampanye kotor yang menargetkan kandidat tertentu dan kampanye terselubung berkedok kegiatan sosial menjadi ancaman serius bagi pemilu yang adil dan jujur.
Ketidakmampuan Bawaslu menindak tegas kasus-kasus ini, lanjutnya, justru memperburuk situasi di masa tenang.
“Masa tenang justru menjadi masa tidak tenang akibat ulah pihak-pihak yang menggunakan cara-cara tidak hormat demi kekuasaan. Bawaslu harus membuktikan netralitas dan tanggung jawabnya,” tambah Asrifai.
Hingga berita ini ditulis, Bawaslu Sulteng belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani masalah ini.
Banyak pihak berharap Bawaslu segera bertindak tegas demi menjaga integritas Pilgub Sulawesi Tengah 2024 dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan yang tegas dan transparan. Jika Bawaslu Sulteng terus bersikap pasif, citra demokrasi dan kredibilitas pemilu di Sulawesi Tengah bisa terancam.
Akankah Bawaslu membuktikan kapasitasnya sebagai garda pengawas pemilu, atau justru semakin kehilangan kepercayaan masyarakat?
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.