PALU, TRUE STORY — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti mekanisme pembagian penerimaan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA), khususnya bagi kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan rakyat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Biro Hukum Setda Sulteng di Palu, Rabu (30/9).
“Provinsi yang menerima uang, kabupaten yang rusak wilayahnya. Itu tidak mungkin. Maka kita harus berbagi,” kata Yus Mangun.
Ia mengatakan daerah penghasil perlu memperoleh bagian yang jelas dari penerimaan IPERA karena aktivitas pertambangan rakyat berlangsung di wilayah kabupaten dan turut memberikan dampak terhadap daerah setempat.
Menurut dia, besaran pembagian penerimaan tersebut belum dapat ditentukan sebelum terdapat dasar hukum yang mengatur mekanisme pembagiannya.
Karena itu, kata dia, Komisi II DPRD Sulteng akan mengawal pembahasan bersama perangkat daerah terkait untuk merumuskan mekanisme pembagian penerimaan IPERA yang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Gubernur Sulawesi Tengah terkait persetujuan penetapan Keputusan Gubernur tentang pelaksanaan IPERA.
Yus mengatakan pelaksanaan IPERA diharapkan tidak hanya memberikan kepastian dalam pengelolaan pertambangan rakyat, tetapi juga memastikan penerimaan dari kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat di wilayah penghasil.
