, TRUE STORY – Sebanyak lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Provinsi () dan sejumlah kabupaten di wilayah itu dievaluasi untuk memastikan substansinya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” kata Anggota Komisi I Mahfud Masuara di , Rabu.

Mahfud menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di Palu. Ia hadir mewakili Sulteng dalam kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Mangatas Nadeak.

Ia mengatakan prinsip HAM perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah agar ketentuan yang dihasilkan memberikan perlindungan dan menjamin kesetaraan hak masyarakat.

Adapun lima Ranperda yang dievaluasi meliputi Ranperda Provinsi Sulteng tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.

Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian substansi masing-masing rancangan regulasi terhadap prinsip HAM, termasuk aspek perlindungan hak dan kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Sitti Rahmawati serta dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.

Hasil analisis dan evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan masing-masing Ranperda sebelum memasuki tahapan penetapan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di daerah.