PALU, TRUE STORY – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) memperhatikan prinsip hak asasi manusia (HAM) agar regulasi yang dihasilkan tidak membatasi hak masyarakat maupun menimbulkan diskriminasi.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” kata Anggota Komisi I DPRD Sulteng Mahfud Masuara di Palu, Rabu.
Mahfud mengatakan pertimbangan HAM harus diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda, bukan hanya pada tahap evaluasi akhir.
Menurut dia, setiap ketentuan dalam regulasi daerah perlu dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan publik serta menjamin perlindungan dan kesetaraan hak seluruh masyarakat.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di Palu, mewakili Ketua DPRD Sulteng.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak itu turut menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Sitti Rahmawati.
Rapat tersebut membahas analisis dan evaluasi sejumlah Ranperda untuk menilai kesesuaian substansi rancangan regulasi dengan prinsip HAM sebagai bagian dari penyempurnaan produk hukum daerah.
DPRD Sulteng berharap regulasi yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi masyarakat.
