,.id- Legislator Gerindra Kota , H. , mendorong DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut penyimpangan dalam proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Desakan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa sejumlah pegawai PPPK diduga menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank demi melunasi komitmen kelulusan.

Menurut Alfian, informasi tersebut diperoleh langsung dari internal dinas sehingga memerlukan penanganan serius agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat, khususnya di kalangan tenaga honorer yang gagal lolos seleksi. “Harus ada Pansus untuk memastikan kebenaran ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujar Alfian melalui pesan WhatsApp, Minggu (9/11/2025) malam.

Ia juga menyoroti adanya dugaan “PPPK ” yang disebutnya lolos secara terstruktur meski tidak memenuhi syarat utama. Alfian menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap indikasi KKN. “Jika benar ada tawaran kelulusan dengan biaya sekitar Rp30 juta, tentu banyak yang tergiur, termasuk honorer yang telah mengabdi belasan tahun,” katanya.