PALU, TRUESTORY– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa 22 pekerja di lingkungan PT Nadesico Nickel Industry (NNI) dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan kesiapannya memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut melalui mediasi antara pekerja dan pihak perusahaan.
Komitmen itu disampaikan Anwar ketika menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia meminta agar persoalan PHK ditelusuri secara menyeluruh, khususnya terkait kesesuaian prosedur dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Anwar menegaskan, perusahaan tidak boleh mengambil keputusan PHK secara sepihak tanpa memperhatikan mekanisme hukum serta hak-hak pekerja. Setiap kebijakan yang berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan harus memiliki alasan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan agar persoalan hubungan industrial tidak dicampuri kepentingan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu. Menurutnya, penyelesaian sengketa harus mengedepankan fakta, aturan hukum, dan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi. Pemerintah akan melakukan verifikasi sebelum mempertemukan perwakilan pekerja dengan manajemen perusahaan.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Pemprov Sulteng meminta agar perusahaan menghadirkan perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga proses mediasi tidak berhenti pada pembahasan tanpa kepastian penyelesaian.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain menangani persoalan PHK, pertemuan tersebut juga membahas dukungan pemerintah terhadap penguatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Lembaga ini diharapkan menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas LKS Tripartit, Pemprov Sulteng menyiapkan fasilitas pendukung berupa rencana penyediaan kendaraan operasional dan sewa kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut.
Pemprov Sulteng berharap mediasi yang melibatkan 22 pekerja terdampak PHK tersebut menghasilkan kesepakatan yang adil, sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
