Palu,truestory.id- Hampir delapan bulan berjalan, program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu mulai menuai sorotan dari DPRD Kota Palu. Ketua Fraksi NasDem, Mutmainah Korona, menilai anggaran besar yang dikucurkan Pemkot belum sebanding dengan hasil yang dicapai.
Program BRT yang dikerjasamakan dengan PT Bagong ini sempat melalui masa uji coba dari Oktober hingga Desember 2023, namun kini dinilai minim progres.
“Jumlah penumpang justru menyusut, padahal setiap bulan dianggarkan Rp 1,8 miliar untuk operasional,” ujar Mutmainah.
Pada Tahun Anggaran 2025, APBD Kota Palu telah digelontorkan sebesar Rp 17,12 miliar dan ditambah Rp 5,6 miliar melalui APBD Perubahan. Namun, belum terlihat indikator kinerja yang jelas.
“Pembayaran operasionalnya flat, sekitar Rp 1,8 miliar per bulan. Apakah itu realistis untuk 24 bus? Apakah sesuai dengan SOP dan standar perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan?” tanyanya.
Mutmainah menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot melibatkan pihak ketiga dalam bentuk konsultan manajemen pengawas.
Menurutnya, konsultan independen akan membantu mengaudit pelaksanaan di lapangan, serta memberikan rekomendasi rasional terkait jumlah bus dan efisiensi anggaran.
Ini penting mengingat beban APBD yang cukup besar, sementara masih banyak kebutuhan prioritas lain seperti penanganan stunting, infrastruktur inklusif, hingga pemulihan pasca bencana.
“Kami ingin program ini tidak hanya jalan, tapi juga tepat sasaran dan efisien,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.