Banggai,truestory.id – Pemerintah pusat meningkatkan tekanan kepada pemerintah daerah untuk lebih sigap mengendalikan inflasi, khususnya pada sektor pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (20/4/2026).
Mewakili Bupati Banggai, Sekretaris Daerah Ir. Moh. Ramli Tongko mengikuti rapat tersebut didampingi jajaran terkait, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Faisal Karim, Kabag Perekonomian Nuzulisna, serta perwakilan Bulog Luwuk dan stakeholder lainnya.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menghadirkan Deputi Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, serta diikuti seluruh kepala daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa stabilitas harga menjadi prioritas utama, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan yang rawan memicu lonjakan harga.
Ia meminta daerah memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi barang tetap lancar.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat dan terkoordinasi agar distribusi tidak terhambat dan harga tetap stabil di masyarakat,” tegas Tomsi.
Senada, Ateng Hartono mengingatkan pentingnya pengawasan langsung di lapangan, khususnya pada komoditas strategis. Menurutnya, potensi kenaikan harga harus diantisipasi sejak dini melalui langkah terukur.
“Pengawasan harga perlu diperketat agar gejolak dapat dicegah sebelum berdampak luas,” ujarnya.
Rakor ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.
