PALU, TRUESTORY – Direktur RSUD Undata Palu, Dr. Jumriani, Selasa (3/11/2026) menegaskan petisi dan tuntutan yang beredar terkait persoalan internal rumah sakit tidak mewakili seluruh tenaga kesehatan (nakes), khususnya perawat yang bertugas di rumah sakit tersebut.
Jumriani mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada seluruh kepala ruangan, kepala instalasi, serta sejumlah perwakilan organisasi profesi dan tenaga kesehatan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lingkungan RSUD Undata.
Menurutnya, persoalan tersebut telah dibicarakan secara terbuka melalui komunikasi langsung dengan para pegawai. Ia juga membantah adanya intimidasi terhadap perawat maupun tenaga kesehatan dalam menyikapi petisi tersebut.
“Sudah saya panggil semua, kita bicara dari hati ke hati. Saya tanyakan apa sebenarnya persoalannya. Mereka juga menyampaikan bahwa petisi itu tidak mengatasnamakan seluruh perawat dan tenaga kesehatan di RSUD Undata,” ujar Jumriani.
Ia mengungkapkan, manajemen bersama Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat ini sedang menelusuri pihak-pihak yang diduga menyebarkan petisi secara internal.
Jumriani menyebut, apabila ditemukan pelanggaran disiplin kepegawaian, penanganannya akan diserahkan kepada BKD sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait polemik pembagian jasa pelayanan atau remunerasi, ia menjelaskan tim remunerasi masih mengkaji pola pembagian yang lebih sesuai melalui sistem digitalisasi. Proses tersebut membutuhkan waktu dan harmonisasi dengan kementerian terkait.
“Yang kami utamakan adalah pelayanan kepada masyarakat, kebersihan, kenyamanan, respons cepat kepada pasien, serta keselamatan pasien atau patient safety,” tegasnya.
Ia berharap polemik tersebut tidak terus berkembang dan seluruh pihak kembali fokus meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Undata.
