PALU, TRUE STORY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng kembali menyoroti persoalan pajak air permukaan termasuk keterbukaan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) soal data.
Hal itu dibahas dalam rapat pembahadan RAPBD 2024 yang dipimpin Wakil Ketua III Muharram Nurdin di ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (14/11/2023).
Pada rapat itu, Ketua Komisi III Sony Tandra berharap pada rapat berikutnya setiao OPT yang menangani pajak air permukaan maupun retribusi agar menyiapkan data.
Data itu nantinya akan menjadi acuan di DPRD soal kepatuhan perusahaan di Suoteng untuk menjalankan aturan dan keterlibatan membangun ekonomi masyarakat.
“Kalau bisa dilampirkan datanya lebgkap soal cara pembayaran dan tarif retribusi yang diberikan. Harus lewat bank dan ada bujtinya, jangan tunai karena berpotensi kehilangan uang negara,” terangnya.
Sony harap pajak air permukaan bisa berdampak padan pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat.
“Sudah banyak contoh daerah yang maju karena pembayaran pajak yang tepat, makanya Sulteng perlu meniru itu,” tutup Sony.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.