Palu,truestory.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memaparkan berbagai persoalan reforma agraria saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Bahtra Banong di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anwar menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dinilai menjadi momentum strategis membahas persoalan agraria di daerah.
Ia menjelaskan, program reforma agraria telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah, mulai RPJMD hingga RKPD 2026.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama konflik agraria yang cukup kompleks. Pemprov Sulteng bahkan telah membentuk satgas khusus untuk menangani persoalan tersebut.
“Sejauh ini terdapat 63 aduan konflik agraria dengan luas sekitar 21 ribu hektare dan berdampak pada lebih dari 9 ribu kepala keluarga,” ungkap Anwar.
Ia merinci, konflik banyak terjadi di sektor perkebunan sawit yang belum mengantongi HGU serta belum merealisasikan kebun plasma. Selain itu, tumpang tindih izin pertambangan dengan lahan masyarakat juga memicu persoalan.
Melalui kunjungan ini, Anwar berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.
