, – Transformasi birokrasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan Pemerintah perlu mengubah pola kerja aparatur sipil negara () untuk merealisasikan sembilan misi pembangunan atau 9 Gerbang .

Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Banggai, Rabu (4/11/2026), Zudan mengungkapkan tiga kunci utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni meritokrasi, digitalisasi, dan perubahan pola pikir.

“Setelah saya bedah, saya menemukan tiga kunci baru membuka 9 Gerbang ini. Pertama, meritokrasi, kedua digitalisasi, dan ketiga cara pikir baru,” tegas Zudan di hadapan jajaran Pemda Banggai.

Menurutnya, visi pembangunan Banggai periode 2025-2029 bertajuk Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur memiliki rumusan yang jelas. Namun, visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program kerja dan penganggaran yang terukur.

“Saya sudah berkeliling lebih dari 400 kabupaten kota, ini salah satu visi misi yang sangat jelas, klir,” ungkapnya.

Zudan mengingatkan, sembilan misi pembangunan yang mencakup kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi hingga transformasi digital tidak dapat dijalankan menggunakan pendekatan birokrasi konvensional.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Banggai Command Center. Menurutnya, fasilitas tersebut berpotensi mendorong Banggai berkembang dari konsep Smart City menuju Save City, yakni pengambilan keputusan berbasis informasi demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Banggai Amirudin berharap kunjungan tersebut memperkuat pemahaman ASN terkait sistem merit, pengembangan kompetensi, disiplin pegawai, serta transformasi digital kepegawaian.

“Kami juga berharap agar pertemuan ini menjadi ruang pembelajaran, sekaligus ruang refleksi bagi seluruh ASN untuk mengevaluasi kembali kualitas pengabdian masing-masing,” kata Amirudin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Akhmad Syauki, Sekretaris Daerah Moh. Ramli Tongko, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.