PALU, TRUESTORY – Popularitas rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda kini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di balik penggunaannya sebagai alternatif rokok konvensional, perangkat tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika. MUI Sulawesi Tengah pun meminta pemerintah memperkuat regulasi guna mencegah ancaman tersebut.
Pengurus Harian MUI Sulteng, Mokh Ulil Hidayat, mengatakan keputusan tersebut tidak semata-mata melihat bentuk atau fungsi dasar perangkat rokok elektrik, tetapi juga mempertimbangkan potensi bahaya yang dapat muncul akibat penyalahgunaannya.
“Secara zahir, alat itu sebetulnya tidak bermasalah. Tetapi karena potensinya yang kemudian bisa disalahgunakan, maka dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar,” kata Ulil di Palu, Kamis, (12/11/2026).
Ia menjelaskan, penetapan fatwa oleh MUI Pusat menggunakan kaidah untuk mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan munculnya kemudaratan lebih besar. Pertimbangan itu turut berkaitan dengan perkembangan penggunaan vape yang kini semakin populer, terutama di kalangan anak muda.
Menurut Ulil, pembahasan mengenai potensi bahaya rokok elektrik juga mencuat setelah Kapolri berkunjung ke Kantor MUI Pusat untuk menyampaikan persoalan penyalahgunaan perangkat tersebut.
Meski demikian, Ulil menegaskan fatwa MUI merupakan pedoman keagamaan bagi umat Islam. Sementara penerapannya dalam bentuk aturan yang mengikat masyarakat secara luas menjadi kewenangan pemerintah bersama lembaga legislatif.
“Kalau fatwa itu statusnya sebagai imbauan, ajakan, atau panduan dalam kehidupan. Jadi masyarakat yang mengikuti panduan bahwa rokok elektrik itu haram, sejak mengikuti panduan itu harus meninggalkan rokok elektrik,” ujarnya.
Karena itu, MUI Sulteng meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan penyusunan regulasi yang lebih operasional. Aturan tersebut diharapkan mampu mengatur peredaran, pengawasan, hingga penggunaan rokok elektrik agar tidak dimanfaatkan untuk mengonsumsi narkotika maupun zat lain yang membahayakan kesehatan.
Ulil juga menilai perlindungan generasi muda harus menjadi perhatian utama. Sebab, dampak penyalahgunaan vape bukan hanya berkaitan dengan persoalan agama, melainkan juga kesehatan masyarakat dan keberlangsungan generasi penerus bangsa.
Ia menambahkan, pengaturan pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan, termasuk kepastian bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor rokok elektrik. Pengawasan harus memastikan produk yang beredar tidak disalahgunakan untuk tujuan berbahaya.
Lebih lanjut, Ulil menyebut MUI memiliki dua fungsi utama, yakni khadimul ummah atau pelayan umat dan shadiqul hukumah atau mitra pemerintah. Melalui peran tersebut, MUI tidak hanya memberikan panduan keagamaan, tetapi juga menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah dalam merespons persoalan sosial.
Ia berharap fatwa tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keagamaan dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.
