PALU, TRUE STORY – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap dampak sosial dan kesehatan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan industri pertambangan di daerah itu.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Palu, Kamis (12/11).
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” katanya.
Wiwik mengatakan keberhasilan pembangunan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan, dan kualitas hidup warga di sekitar kawasan industri.
Ia menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, serta berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut dia, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami memandang bahwa seluruh temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan yang menjalankan aktivitas industri, terutama dalam mengelola risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri, termasuk memastikan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan seiring dengan perhatian terhadap berbagai potensi dampak sosial.
Wiwik menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Selain itu, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar pembangunan industri berlangsung secara berkelanjutan.
Ia turut mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta membangun lingkungan keluarga yang sehat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Dr. H.M. Busyro Muqoddas menjelaskan buku yang mengangkat persoalan industri pertambangan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai dampak aktivitas industri ekstraktif di tengah masyarakat.
“Buku ini lahir dari keprihatinan kami terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif. Persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ujarnya.
Ia mengatakan kajian dalam buku tersebut disusun menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dua buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Kritis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
