PALU, TRUE STORY – Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin.
Ronald Gulla hadir mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah dalam kegiatan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus bersama Komisi Pemberantasan Korupsi serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini.
Ronald Gulla menilai peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Menurut dia, pendidikan anti korupsi perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah agar siswa memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.
“Pendidikan anti korupsi penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjauhi segala bentuk tindakan korupsi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya.
“Upaya pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
