Palu,truestory.id— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, memimpin rapat tindak lanjut pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) bersama jajaran Inspektorat Provinsi, di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan capaian indikator Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan dan pencegahan potensi korupsi di seluruh perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan komitmen penuh Pemprov Sulteng dalam menjalankan program “Berani Integritas” sebagai semangat bersama mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal kedisiplinan aparatur, tetapi juga kepatuhan administrasi, ketertiban dokumen, serta akurasi data dan informasi. Semua ini menjadi bagian penting dari komitmen kita bersama KPK untuk memperkuat sistem tata kelola yang bersih,” ujar dr. Reny.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar senantiasa siap menghadapi proses pemeriksaan dan audit dengan menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas. Menurutnya, kesiapan tersebut mencerminkan profesionalitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Wagub mendorong Inspektorat Provinsi agar terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap capaian IPKD di setiap OPD, sehingga seluruh proses administrasi dan pelaporan berjalan sesuai standar KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita ingin Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Karena itu, seluruh jajaran harus berani jujur, berani transparan, dan berani bertanggung jawab,” tegasnya.
Rapat juga membahas strategi peningkatan skor IPKD melalui penguatan tata kelola anggaran, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola risiko korupsi.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng Muchlis, Sekretaris DPRD Sulteng Siti Rahmi Amir Singi, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
