BATAM, TRUE STORY – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggali strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui inovasi pelayanan dan digitalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Hal tersebut dibahas dalam kunjungan kerja koordinasi dan komunikasi Komisi II DPRD Sulteng ke Bapenda Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (5/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla serta anggota Komisi II Rachmat Syah Tawainella, Vera R. Mastura, Marlelah, Rauf, dan Asrullah.
Kedatangan rombongan diterima Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Kepulauan Riau Suryani bersama sejumlah pejabat bidang pengawasan, penagihan, penerimaan pajak, dan sistem informasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Kepulauan Riau memaparkan sejumlah inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor, mulai dari Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall hingga Samsat antarpulau.
Pelayanan antarpulau menjadi salah satu perhatian karena kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan pola pelayanan khusus agar masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, Bapenda Kepulauan Riau memanfaatkan aplikasi, QRIS, layanan perbankan, dan berbagai platform pembayaran digital untuk mempermudah masyarakat membayar pajak daerah.
Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dilakukan melalui pemberian insentif, pemutihan pajak, penghapusan denda, serta program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor.
Pembahasan turut mencakup pengelolaan perpajakan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam yang memiliki ketentuan khusus, terutama terkait fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, PPN, serta pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari kawasan tersebut.
Dalam diskusi itu, Bapenda Kepulauan Riau juga menyampaikan bahwa pajak air permukaan memiliki target penerimaan sebesar Rp1 miliar, tetapi realisasinya belum mencapai target. Sementara itu, pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi bahan referensi bagi Komisi II DPRD Sulteng dalam mengkaji peluang pengembangan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah di Sulawesi Tengah.
Perluasan jangkauan layanan, pemanfaatan teknologi pembayaran digital, serta penguatan pengawasan dan penagihan menjadi sejumlah aspek yang dibahas untuk mendukung optimalisasi PAD.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai bentuk penghargaan dan penguatan hubungan kelembagaan antardaerah. Komisi II DPRD Sulteng turut menyerahkan bawang goreng sebagai salah satu produk oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kepada Bapenda Kepulauan Riau.
