JAKARTA, – Pemerintah Provinsi terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Salah satu upaya tersebut dipaparkan Wakil , Reny A. Lamadjido, dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam pemaparannya, Reny mengungkapkan bahwa sistem pengaduan Berani Samporoa telah menerima 4.618 laporan masyarakat hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 persen laporan berhasil diselesaikan dengan rata-rata waktu respons hanya tiga menit.

Capaian tersebut menjadi salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim penguji dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Selain Berani Samporoa, Pemprov juga memperkenalkan sejumlah program, di antaranya Berani Sehat, Berani Cerdas, serta Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.

Reny menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administrasi pemerintah. Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi, termasuk peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran.

Reny memastikan Pemprov akan terus mengembangkan inovasi kebijakan dan memperkuat Desk PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah.

“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Reny didampingi Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulteng, Wahyu Agus Pratama, bersama sejumlah pejabat dan staf Pemprov Sulteng.