Palu,truestory.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi perwakilan aliansi buruh dan mahasiswa di Gedung Pogombo Kantor Gubernur, Kamis (14/5). Pertemuan berlangsung dinamis dengan berbagai kritik dan tuntutan terkait persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Dalam dialog tersebut, gubernur menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak sempat hadir menemui massa aksi akibat menjalani perawatan kesehatan di Jakarta. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang dialog terhadap seluruh aspirasi masyarakat.
“Apa pun yang menjadi aspirasi masyarakat, itu menjadi kewajiban bagi saya untuk mendengar dan mencarikan solusi sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujar Anwar Hafid.
Perwakilan buruh dan mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih marak terjadi di lapangan. Mereka menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja sepihak, pelanggaran hak pekerja, kecelakaan kerja, hingga lemahnya pengawasan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Menanggapi hal itu, gubernur mengakui persoalan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah memang membutuhkan perhatian serius serta keterlibatan seluruh pihak. Ia menilai pengawasan terhadap perusahaan perlu diperkuat agar hak-hak pekerja dapat terlindungi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana membentuk Satgas Ketenagakerjaan yang melibatkan pemerintah daerah, serikat buruh, mahasiswa, serta unsur masyarakat sipil.
“Kita bentuk Satgas bersama supaya seluruh persoalan buruh di Sulawesi Tengah bisa kita kawal bersama,” tegasnya.
Selain itu, gubernur juga menegaskan komitmennya menindak perusahaan yang melanggar aturan, termasuk perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja maupun mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, aliansi buruh, dan mahasiswa untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta memperjuangkan perlindungan pekerja di Sulawesi Tengah.
