PALU, TRUESTORY– Sebanyak 18 kepala keluarga (KK) yang terdampak konflik agraria di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, segera mendapatkan rumah permanen melalui kesepakatan penyelesaian yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (9/11/2026). Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido turut hadir dalam proses penyelesaian tersebut.
Anwar mengatakan, penyelesaian konflik harus mengutamakan perlindungan masyarakat tanpa menghambat aktivitas perusahaan. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan warga mendapatkan kepastian tempat tinggal.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas,” tegas Anwar.
Dalam kesepakatan itu, Pemprov Sulteng akan membangun 18 unit rumah permanen tipe 36, termasuk menyediakan jaringan air bersih dan listrik bagi keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, kedua perusahaan menyiapkan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Setiap keluarga memperoleh tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan tersebut juga dipastikan bebas dari persoalan dan sengketa dengan pihak lain.
Proses pemindahan warga dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan turut bertanggung jawab memfasilitasi pemindahan barang milik warga.
Anwar meminta seluruh pihak tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi memastikan setiap kesepakatan direalisasikan.
“Kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkasnya.
Penyelesaian ini diharapkan memberikan kepastian tempat tinggal dan mengakhiri ketidakpastian yang selama ini dialami 18 keluarga di kawasan LIK Tondo.
