Donggala,truestory.id – Pemerintah Kabupaten Donggala terus mendorong percepatan penegasan batas desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kejelasan batas administrasi dinilai menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Donggala, Budi Santosa, menjelaskan bahwa penegasan batas desa merupakan amanat peraturan yang harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan melibatkan seluruh pihak yang memiliki wilayah berbatasan.
“Penegasan batas desa bukan sekadar menarik garis di atas peta. Ini merupakan upaya memberikan kepastian administrasi dan hukum sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Budi.
Ia mengatakan, proses penetapan batas wilayah dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari inventarisasi dokumen, penelusuran sejarah wilayah, verifikasi lapangan, hingga musyawarah bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan instansi teknis terkait. Pendekatan tersebut dilakukan agar hasil yang disepakati dapat diterima semua pihak.
Menurut Budi, kejelasan batas desa akan memudahkan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan, menyalurkan program, mengelola potensi sumber daya, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Sebaliknya, ketidakjelasan batas wilayah berpotensi memicu sengketa yang dapat menghambat pembangunan.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah desa mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam setiap proses penegasan batas wilayah.
“Ketika batas desa telah memiliki kepastian, maka pemerintah akan lebih mudah menyusun kebijakan pembangunan, sementara masyarakat memperoleh kepastian atas wilayahnya. Inilah langkah awal menuju Kabupaten Donggala yang maju, tertata, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui penegasan batas desa yang dilakukan secara bertahap, Pemkab Donggala berharap tercipta tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, kepastian hukum wilayah administrasi, serta pemerataan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
