SURABAYA,TRUESTORY – Perlindungan terhadap reputasi digital tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus karya jurnalistik yang telah dipublikasikan media. Penghapusan berita tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers sekaligus mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Isu tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi “Penghapusan Konten Digital vs Kemerdekaan Pers” yang diselenggarakan Rumah Literasi Digital (RLD) bersama Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya dan Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) di Hanaka Social Space, Surabaya, Jumat (10/7/2026).
Web Development Rumah Literasi Digital, Fatchur Rohman, menjelaskan reputasi digital kini memiliki pengaruh besar terhadap citra individu maupun lembaga karena informasi mudah ditemukan melalui mesin pencari internet. Meski demikian, upaya memperbaiki citra seharusnya dilakukan melalui prosedur yang benar.
“Pengelolaan reputasi digital seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan intervensi terhadap karya jurnalistik. Pihak di luar ekosistem pers tidak semestinya menentukan nasib sebuah berita tanpa melalui proses keredaksionalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya praktik pelaporan kepada penyedia layanan hosting yang berpotensi membuat situs media ditangguhkan, meskipun konten yang dipermasalahkan merupakan produk jurnalistik.
Mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Ketua Tim Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jatim, Aulia Bahar Purnama, menegaskan bahwa penghapusan data pribadi memiliki mekanisme berbeda dengan penghapusan berita pers.
“Dalam konteks pemberitaan pers, mekanismenya berbeda. Penyedia hosting tidak memiliki kewenangan menghapus berita tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur kerja pers,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Forum Pemimpin Redaksi SMSI Jawa Timur, Samiadji Makin Rahmat, menegaskan kemerdekaan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, penghapusan berita di luar mekanisme yang berlaku dapat menjadi bentuk intervensi terhadap kebebasan pers.
Sementara itu, Direktur Rumah Literasi Digital, Andika Ismawan, menilai penyelesaian sengketa pemberitaan seharusnya dilakukan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme di Dewan Pers. Ia menambahkan, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik harus tetap dijaga agar integritas arsip informasi publik maupun kemerdekaan pers tidak terganggu.
