PALU, TRUE STORY – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengingatkan agar pembangunan industri pertambangan tidak mewariskan kerusakan lingkungan, persoalan kesehatan, dan masalah sosial kepada generasi mendatang.
Pesan tersebut disampaikan Wiwik saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Kota Palu, Kamis (12/11).
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” katanya.
Wiwik mengatakan keberhasilan pembangunan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup warga di sekitar kawasan industri.
Ia menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut dia, berbagai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas industri harus memiliki tanggung jawab sosial, termasuk dalam mengelola risiko kesehatan, lingkungan, dan berbagai persoalan sosial di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga harus diikuti perhatian terhadap potensi dampak sosial yang muncul akibat kegiatan industri.
Wiwik mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Karena itu, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar pembangunan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat sebagai bagian dari upaya menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiwik mengingatkan bahwa kekayaan alam Sulawesi Tengah harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, menjelaskan buku yang mengangkat persoalan industri pertambangan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai dampak aktivitas industri ekstraktif di tengah masyarakat.
Menurut Busyro, dampak industri ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Ia mengatakan kajian dalam buku tersebut disusun menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier agar hasilnya memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
