PALU, TRUE STORY — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan normalisasi layanan Bank Sulteng, khususnya ATM dan aplikasi Bank Sulteng Mobile, guna memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan sistem perbankan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Bank Sulteng di Palu, Selasa, yang membahas peningkatan layanan, pemeliharaan sistem, dan penguatan keamanan transaksi perbankan.
Dalam rapat itu, Bank Sulteng menjelaskan bahwa peningkatan perangkat dan perbaikan sistem sedang berlangsung dengan pendampingan konsultan yang direkomendasikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Layanan ATM ditargetkan kembali normal untuk transaksi antarbank pada awal November 2026. Sementara itu, perbaikan aplikasi Bank Sulteng Mobile telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan berfungsi optimal pada pertengahan November, sesuai jadwal dan hasil evaluasi.
Selama masa perbaikan, Bank Sulteng membuka layanan kas setiap hari, mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WITA, untuk melayani penarikan tunai dan transfer antarbank. Biaya transfer juga digratiskan sesuai ketentuan layanan yang disampaikan dalam rapat.
Komisi II DPRD Sulteng merekomendasikan agar bank memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh kantor cabang dan ATM, serta menyediakan layanan kas keliling bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank.
Selain itu, DPRD meminta Bank Sulteng meningkatkan transparansi informasi mengenai gangguan dan perkembangan perbaikan layanan, termasuk mengoptimalkan peran humas dalam menyampaikan informasi tentang layanan yang masih dapat digunakan nasabah.
Komisi II juga mendorong percepatan normalisasi ATM dan aplikasi Bank Sulteng Mobile dengan tetap mengutamakan keamanan transaksi serta perlindungan data pribadi nasabah.
RDP tersebut dihadiri Direktur Kepatuhan Bank Sulteng beserta sejumlah kepala divisi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Biro Perekonomian.
Melalui rapat itu, DPRD berharap perbaikan sistem segera dituntaskan sehingga akses transaksi masyarakat kembali normal dan kepercayaan publik terhadap Bank Sulteng sebagai bank pembangunan daerah tetap terjaga.
