PALU, TRUE STORY — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang digelar di Grand Sya Hotel Palu, Senin.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Muhidin Mohammad Said dan Sarifuddin Sudding, anggota DPD RI Febryanthy Hongkiriwang dan Andhika Mayrizal Amir, serta Ketua DPRD Provinsi Sulteng Mohammad Arus Abdul Karim bersama Wakil Ketua Arnila Hj. Moh. Ali dan para anggota DPRD lainnya.
Turut hadir para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, serta para kepala Bappeda kabupaten/kota. Sejumlah kementerian juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah.
Ia menyebut forum ini penting untuk memastikan perencanaan tahun 2027 benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan RPJMD 2025–2029, termasuk prioritas program pemerintah daerah.
Sebagai representasi masyarakat, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta menghimpun aspirasi melalui kegiatan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) dan reses yang kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.
Dalam kesempatan itu, DPRD menekankan sejumlah program prioritas, di antaranya sektor pendidikan melalui program “Berani Cerdas” yang telah mendapat apresiasi luas, khususnya terkait pemberian beasiswa bagi jenjang S1 hingga S3. Selain itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kewenangan pengelolaan pendidikan provinsi sesuai regulasi yang berlaku.
Pada sektor kesehatan, program “Berani Sehat” dinilai telah memberikan manfaat nyata, namun diharapkan cakupan layanannya dapat diperluas, termasuk bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang berobat di luar daerah.
Sementara itu, dari sisi pendapatan dan belanja daerah, DPRD mendorong perangkat daerah lebih proaktif menggali potensi sumber pendapatan berbasis data riil, serta memastikan belanja daerah dilakukan secara terukur dengan pendekatan berbasis kinerja.
Ketua DPRD juga menyampaikan inisiatif pembentukan forum DPRD daerah penghasil nikel dari lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, guna memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) yang lebih berkeadilan dari pemerintah pusat.
“Melalui forum ini, kami berharap daerah penghasil nikel mendapatkan porsi dana bagi hasil yang adil sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam forum Musrenbang agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Usai sambutan, Gubernur Sulawesi Tengah memberikan kesempatan kepada Ketua DPRD untuk melakukan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya Musrenbang RKPD Tahun 2027.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju.
